Pemerintahan Baru : Mampukah berdayakan Petani Sawit?

Jakarta, 23 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Pemerintah baru di bawah komando Jokowi-JK, harus segera bertindak dalam hal pemberdayaan petani sawit. Caranya dengan membuat peta jalan (road map) petani sawit mandiri yang berkelanjutan dengan komitmen pemberdayaan. 

Road map ini berguna sebagai lokomotif membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Sementara di saat yang bersamaan mampu menjamin kelestarian hutan tropis yang tersisa. 

 

Desakan ini juga muncul dari workshop petani sawit mandiri menuju keberlanjutan yang digelar oleh Greenpeace bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Green Peace melaporkan, 40 persen kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh petani skala kecil. Mirisnya, tingkat produktifitasnya dua kali lebih rendah dibandingkan kebun milik perusahaan.  Sementara ekspansi kelapa sawit telah menjadi penyebab terbesar deforestasi Indonesia yang mencapai 150 ribu hektar per tahun antara 2009-2011.

Realitasnya, petani sawit mandiri sudah siap dengan komitmen untuk membangun kebun yang berkelanjutan dari sisi sosial dan lingkungan. Sayangnya pemerintah lalu belum punya arah jelas bagaimana petani sawit mandiri ini diberdayakan baik pada aspek finansial, sumber daya manusia dan pengorganisasian. 

Pemerintah ke depan, tidak hanya diharapkan sebagai lembaga perijinan, tetapi juga harus memberdayakan petani. Petani mandiri juga meminta kepastian aspek legal dalam penguasaan lahan dan memperjelas batas-batas kebun perusahaan dan masyarakat.

Pembangunan industri kelapa sawit nasional saat ini timpang yang hanya bertumpu pada kepentingan sektor swasta. Di saat yang sama pemerintah seakan lupa bagaimana pemerintah memberdayakan kelompok petani . Faktanya, setiap tahun ada 2.000 kelembagaan petani yang harus direvitalisasi agar berfungsi optimal mewujudkan kemandirian itu. Ke depan, tinggal pemerintahnya saja mau atau tidak berpihak pada petani rakyat ini.