Komunikasi Lingkungan versus KPB

Tangerang, 24 Maret 2016 (Ujang Rusdianto) - Meski konsep pembangunan berkelanjutan sudah didengungkan sejak Brundtlandt-Report 1980 dan Rio-Conference 1992, namun perbincangan terkait Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan belumlah banyak didiskusikan, baik dalam diskusi akademis maupun diskusi publik.

Kondisi ini berbeda dengan komunikasi lingkungan, sudah ramai dibicarakan sejak diperkenalkan pada pada tahun 1960-an dan dipopulerkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Bumi pada tahun 1992 di Rio Janiero Brasil yang mengkaitkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan komunikasi.

Terkait Komunikasi Lingkungan, Robert Cox (2010) menjelaskan Komunikasi Lingkungan sebagai media pragmatis dan konstruktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan. Dalam lingkup praktis, hal ini menyangkut srategi pengemasan pesan dalam media untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Sejatinya, komunikasi lingkungan adalah bagian dari Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan proses komunikasi antara pemerintah dan warga negara atau antara perusahaan dan stakeholder-nya dalam usaha mengembangkan dan mempertahankan hubungan mutualisme secara berkesinambungan yang didasari atas konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini pemerintah atau perusahaan mengkomunikasikan visi misi, norma budaya dan tanggung jawab sosial (social responsibility, good governance) agar terjadi dialog aktif dengan warga negara atau stakeholder-nya sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai (Sancassiani, 1996). Jelas pemerintah atau perusahaan haruslah mengetahui informasi apa yang ingin diketahui dan dibutuhkan warga negara atau stakeholder.

Di Jerman, penelitian yang dilakukan Michelsen, G. (2005) menunjukkan, suatu negara maju dimana pemerintah dan warga negaranya sangat mempedulikan masalah lingkungan dan sosial dalam praktek kehidupan sehari-hari – diketahui bahwa pengetahuan warga negara Jerman mengenai terminus ‘Pembangunan Berkelanjutan’ tidak mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1998 (tahun 1998 hanya 15% masyarakat yang mengerti istilah PB, 2004 hanya 22%).

Menurut survei ini, pengetahuan masyarakat mengenai istilah PB berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan mereka; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin istilah PB dikenal. Michelsen kemudian menggungkapkan hal-hal yang paling sering dikaitkan dengan istilah ‘Pembangunan Berkelanjutan’ adalah keadilan, perdagangan yang fair antara negara miskin dan kaya, dan penanganan/pengelolaan sumber daya alam.

Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan bersifat dialogis yang lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Pola komunikasi dibentuk untuk mengidentikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu proses komunikasi khususnya komunikasi interpersonal. Pola komunikasi adalah representasi dari suatu peristiwa komunikasi yang dapat digunakan untuk melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi. Sedangkan sejauh mana efektivitasnya tergantung bagaimana relevansi antara pola komunikasi yang dipakai dengan kondisi sosial, budaya dan psikologis khalayak.

Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat dilihat dari prosentase antara khalayak yang dapat dipengaruhi dengan khalayak peserta komunikasi, disamping itu efektivitas komunikasi juga dapat diukur dari efek pada khalayak yang berupa kognitif, afektif, konatif dan efek sosial meliputi difusi inovasi, opini publik, akulturasi serta perubahan sosial ekonomi. Komunikasi yang efektif jika terjadi dalam suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pesannya menggugah perhatian dan minat komunikan.