Menakar Peran Media dalam Pembangunan Berkelanjutan

Tangerang, 25 Maret 2016 (Ujang Rusdianto) - Komunikasi Pembangungan Berkelanjutan, merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pencapaian visi pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan sejak Brundtlandt Conference 1986 dan Rio Conference 1992.

Pemerintah Indonesia sendiri, bahkan telah merespons dengan mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Lebih jauh, pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Sektoral yang mencakup pertambangan, energi, pariwisata, perumahan, dan kehutanan. Meski sampai saat ini pola pembangunan di Indonesia masih sangat jauh dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ideal.

Disinilah peran Komunikasi Pembangungan Berkelanjutan dituntut dan harus berfungsi tidak hanya sebagai media informasi antara pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dan stakeholdernya, tetapi juga sebagai media pembelajaran agar semua pihak sadar bahwa sistem ekonomi sangatlah bergantung pada sistem sosial dan lingkungan, sehingga pola produksi dan konsumsi manusia haruslah rasional dan menggunakan akal sehat.

Peran Media Massa dalam KPB

Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan tergantung dari peran serta aktif semua pihak. Tanpa partisipasi semua lapisan baik pemerintah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan industri, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan mustahil dicapai.

Media massa juga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, jika hal ini kita tinjau dari konsep good gavermance yang mensyaratkan adanya partisipasi dan transparansi yang kedua hal tersebut dapat dilakukan oleh komunikasi melalui media massa.

Sebagai civil society, media massa berperan penting dalam pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, yaitu hak masyarakat akan informasi lingkungan diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “ setiap orang punya hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan.

Dari beberapa peraturan tersebut komunikasi lingkungan dapat dipahami sebagai suatu proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau antara perusahaan dengan stakeholder dalam mengembangkan mutualisme yang berkesinambungan untuk mengembangkan hutan berkelanjutan.

Akhirnya, komunikasi Pembangunan Berkelanjutan sebagai suatu topik baru dalam dunia akademis dan industri masih memerlukan terobosan-terobosan baru secara teoritis dan praktis agar dapat efektif. Saat ini sustainability reporting (pelaporan suatu institusi/organisasi atas aktivitas ekonominya dan dampaknya pada dimensi lingkungan dan sosial kepada stakeholder-nya) merupakan topik hangat dalam ruang lingkung KPB. Terutama di Indonesia, KPB masih merupakan hal yang sangat aktual dan masih membuka peluang lebar bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dalamnya.