Forum CSR Kessos Jateng: Meningkan Kesejahteraan Sosial

Jakarta, 28 Juni 2014 (Ujang Rusdianto) - Sudah menjadi adagium bahwa upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergis. Dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha di Jawa Tengah juga membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut Forum CSR-Kesos Jateng.

 

Hingga Desember 2012, setidaknya ada 21 perusahaan yang menjadi mitra Forum CSR CS-Kesos Jateng, yaitu antara lain; PT. Bank Jateng, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero); PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT. Askes (Persero), PT. Sido Muncul dan lainnya.

Dibentuknya Forum CSR-Kesos Jateng bertujuan mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha. Dimana program-program yang dilakukan kemudian di fokuskan pada permasalahan sosial di Jawa Tengah, seperti masalah kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Melalui forum ini diharapkan kegiatan CSR perusahaan bisa lebih optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kondisi Sosial dan Lingkungan di Jateng

Berdasarkan data Dinas Sosial Jateng, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada 2011 sekitar 6 juta jiwa dari total penduduk 32,8 juta. Terdiri dari antara lain, kemiskinan 5,1 juta jiwa, keterlantaran 341.491 jiwa, kecacatan 239.859 Jiwa, ketunaan 78.020 jiwa, dan korban bencana 179,286 jiwa.

Kondisi yang semakin buruk ini ditandai dengan banyaknya Pelaku tindakan Kriminal yang mengalami peningkatan, lalu semakin banyak juga Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) dan Anak Jalanan (Anjal) yang berada di setiap sudut kota.

Sementara itu, dengan kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi dan melibatkan berbagai pihak: masyarakat, industri dan pemerintah, hingga sampai ke wilayah pesisir. Kondisi ini bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik seperti hilangnya sumberdaya hutan, pencemaran air dan udara, tetapi juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat.

Di tahun 2007 saja, dari 95.000 hektar kawasan hutan bakau di Provinsi Jawa Tengah, 61.000 hektar di antaranya masuk kategori rusak berat (Dinas Kehutanan Jateng, 2007). Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan menjadi areal industri, tambak, pertanian, serta permukiman. Terdapat 14 kabupaten/kota yang kawasan hutan bakaunya masuk kategori rusak berat, yakni Kabupaten Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang, serta Kota tegal, Pekalongan, dan Semarang. Dari 14 daerah tersebut, kerusakan hutan bakau paling luas terjadi di Kabupaten Pati, yakni 17.000 hektar.

Di masa mendatang, perencanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi memang harus dilandasi oleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pembangunan ekonomi daerah tidak lagi semata-mata bersifat sectoral approach, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan kawasan agar kesenjangan dapat dikurangi. Sementara itu, pembangunan ekonomi daerah perlu menekankan pada kerja sama dan sinergitas antardaerah dan antarpelaku, berupa komitmen untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan potensi lokal (local based resources).