Mengurai Potensi OTDA yang Belum Optimal

Jakarta, 17 Juni 2014 (Ujang Rusdianto) - Pelaksanaan otonomi daerah (Otda) tidak selalu berdampak positif. Seperti dua keeping mata uang, ada bentuk dan tampilan yang berbeda. Dampak negatif sebagai sisi lainnya, juga turut mewarnai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah misalnya, langkah praktis yang umum dilakukan adalah mengundang investor untuk menggelola potensi sumber daya yang dimilki daerah masing-masing, seperti lahan perkebunan, pertambangan, dan sumber daya lainnya. Bertolak belakang dengan itu, tidak semua daerah beranggapan dari kegiatan eksploitasi sumber daya ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di sisi lain keberlanjutan atas ketersediaannya seringkali terabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati justru kurang dipatuhi. Akibatnya, ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Tentu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi, dampak lingkungan dan lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Jika melihat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah memang memiliki kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Yang menjadi persoalan, melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara eksesif melalui PAD dengan meningkatkan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang juga akan menjadi kontra produktif dengan dunia usaha. (UR)