Lingkungan Hidup sebagai Isu Pinggiran

Jakarta, 14 Juni 2014 (Ujang Rusdianto) – Kepulauan Indonesia terbentuk dari 13.466 pulau (BIG, 2010) yang bergelimang sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kekayaan yang melimpah ruah itu berperan sebagai bekal pembangunan ekonomi Indonesia.

Kendati tren pembangunan agaknya masih berkinerja lumayan baik, sayangnya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan merosotnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Indonesia menghadapi tantangan tak ringan: kelangkaan dan kualitas lingkungan menyusut.

Lingkungan telah menjadi salah satu isu utama yang banyak didiskusikan selama satu dekade belakangan ini. Melalui otonomi, setiap pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan lingkungan sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada pembangunan.

12 tahun berjalan, otonomi daerah kembali digugat karena dengan adanya otonomi daerah degradasi lingkungan justru semakin tinggi. Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara penyerap gas CO2 namun sebaliknya sebagai negara penyumbang CO2 terbesar karena kebakaran hutan di daerah-daerah, misalnya untuk membuka kebun kelapa sawit.

Lain itu, kondisi sebagian besar sungai di Indonesia semakin memburuk. Namun, pemerintah tidak memberi perhatian untuk melakukan perbaikan. Sudah seharusnya limbah yang dibuang ke sungai sama jernih seperti ketika pertama kali digunakan. Konsep nol pembuangan sudah seharusnya diterapkan pada sungai-sungai di Indonesia.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berkelanjutan ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Walaupun dalam retorika, pelestarian lingkungan hidup cukup mendapat tempat yang baik, tetapi pada tingkat pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup tidak mendapatkan tempat yang layak. Pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi “isu pinggiran” dalam proses pengambilan keputusan.

Memang kerusakan lingkungan telah lama terjadi di Indonesia, tetapi kerusakan lingkungan di era otonomi daerah sekarang ini dinilai banyak kalangan semakin menjadi-jadi. Eksploitasi lingkungan makin dominan dan tidak menunjukkan perubahan paradigma kearah pembangunan berkelanjutan. Pemahaman terhadap otonomi daerah yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Ganti pemimpin, berubah sistem, dan dikeluarkannya kebijakan baru, tetap tidak akan menjamin kondisi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) kita masih terpelihara dengan baik. Seperti diketahui, bahwa kondisi lingkungan dan SDA kita sudah mengalami pencemaran dan perusakan dari tingkatan ringan sampai berat. Dengan demikian implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia baru di tataran konsep dan peraturan. (UR)