Hari Listrik Nasional milik Warga Kota

Jakarta, 26 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Energi merupakan kebutuhan pokok manusia. Bentuk energi yang paling disenangi manusia dewasa ini adalah energi listrik, karena energi ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan bentuk energi lain.

 

Kelistrikan desa adalah salah satu program pemerintah dalam bidang penyediaan energi listrik di desa-desa, agar masyarakat desa dapat memanfaatkan energi listrik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam kegiatan produksi.

Desa-desa di Indonesia yang telah di listriki melalui program Kelistrikan desa, umumnya ditentukan berdasarkan skala prioritas. Skala ini disusun dengan memperhatikan keadaan perekonomian masyarakat desa dan mempertimbangkan kemudahan-kemudahan dalam teknis pelaksanaannya.

Ditinjau dari segi perekonomian desa, maka desa yangmendapat prioritas pertama untuk dilistriki adalah desa-desa yang merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomidan produksi. Menurut ukuran ini, maka desa-desa yang memperoleh prioritas pertama untuk dilistriki adalah desa-desa ibu kota kecamatan, desa-desa  yang dekatke ibu kota kecamatan dan desa-desa yang terletak disepanjang jalan raya utama.

Di sisi lain, jika ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya, maka desa yang mendapat prioritas pertama untuk dilistriki adalah desa-desa yang terdekat dengan jaringanPT PLN (Persero) yang sudah terpasang dengan desa-desa yang lebih rapat penduduknya. Maka desa-desa Kabupaten yang letaknya jauh darijaringan PT PLN (persero) dan ibukota kecamatan, akan menduduki prioritas terakhir dalam program kelistrikan desa.

Jika dimisalkan bahwa kaedua pertimbangan di atas tetap dipertahankan, target kelistrikan desa pada Repelita-repelita yang akan datang sama dengan target pada pelita VI, dan tidak ada alternatif lain dalam pelaksanaan kelistrikan desa.

Dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, desa-desa Swadaya di Indonesia belum dapat menikamati aliran listrik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas pemerataan pembangunan dalam GBHN. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu cara agar masyarakat di desa-desa Swadaya dapat menikmati  energi  listrik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini dapat terpenuhi bila harga energi listrik murah dan terjangkau oleh masyarakat desa.

Selamat Hari Listrik Nasional bagi warga Kota.

Pemerintahan Baru : Mampukah berdayakan Petani Sawit?

Jakarta, 23 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Pemerintah baru di bawah komando Jokowi-JK, harus segera bertindak dalam hal pemberdayaan petani sawit. Caranya dengan membuat peta jalan (road map) petani sawit mandiri yang berkelanjutan dengan komitmen pemberdayaan. 

Road map ini berguna sebagai lokomotif membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Sementara di saat yang bersamaan mampu menjamin kelestarian hutan tropis yang tersisa. 

 

Desakan ini juga muncul dari workshop petani sawit mandiri menuju keberlanjutan yang digelar oleh Greenpeace bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Green Peace melaporkan, 40 persen kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh petani skala kecil. Mirisnya, tingkat produktifitasnya dua kali lebih rendah dibandingkan kebun milik perusahaan.  Sementara ekspansi kelapa sawit telah menjadi penyebab terbesar deforestasi Indonesia yang mencapai 150 ribu hektar per tahun antara 2009-2011.

Realitasnya, petani sawit mandiri sudah siap dengan komitmen untuk membangun kebun yang berkelanjutan dari sisi sosial dan lingkungan. Sayangnya pemerintah lalu belum punya arah jelas bagaimana petani sawit mandiri ini diberdayakan baik pada aspek finansial, sumber daya manusia dan pengorganisasian. 

Pemerintah ke depan, tidak hanya diharapkan sebagai lembaga perijinan, tetapi juga harus memberdayakan petani. Petani mandiri juga meminta kepastian aspek legal dalam penguasaan lahan dan memperjelas batas-batas kebun perusahaan dan masyarakat.

Pembangunan industri kelapa sawit nasional saat ini timpang yang hanya bertumpu pada kepentingan sektor swasta. Di saat yang sama pemerintah seakan lupa bagaimana pemerintah memberdayakan kelompok petani . Faktanya, setiap tahun ada 2.000 kelembagaan petani yang harus direvitalisasi agar berfungsi optimal mewujudkan kemandirian itu. Ke depan, tinggal pemerintahnya saja mau atau tidak berpihak pada petani rakyat ini.

Bank Tanah : Apa dan Untuk Apa?

Jakarta, 22 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) diprediksi sejumlah pihak akan menghadapi banyak tantangan selama masa pemerintahannya. Salah satunya, terkait penyediaan perumahan terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Untuk mengatasi persoalan lahan ini, pemerintahan Jokowi harus segera membuat regulasi berupa payung hukum untuk pengadaan Bank Tanah.

 

Apa itu Bank Tanah?

Dalam konteks  sektor  publik, Bank  tanah merupakan suatu strategi pemerintah untuk  menangani pembaharuan kota (urban  renewal), melestarikan ruang terbuka dan menstabilkan  nilai tanah milik pada area tertentu.

Secara teknis bank tanah adalah praktik pembelian/pengambil alihan tanah dengan maksud dikembangkan/dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari.  

Jadi, bank tanah adalah konsep yan terkait dengan  mengakses tanah untuk keperluan penyediaan layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan  pengelolaan lahan, mengarahkan pasar tanah serta mencegah spekulasi tanah.

Setidaknya ada empat prinsip dasar tentang pembentukan Bank Tanah. Pertama, bahwa  pelaksana  kegiatan  bank  tanah  perkotaan  di  arahkan  sebagai  upaya memberdayakan  tanah  sebagai  kekayaan  bangsa  Indonesia  untuk  pencapaian kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  tanah  yang  merupakan  aset  bangsa harus  dapat  dimanfaatkan  seadil  dan  seoptimal  mungkin  guna  mencapai  tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, dalam  upaya  mewujudkan  lembaga  pertanahan,  maka  peranan  pemerintah  sangant diperlukan,  secara  yuridis  formal  memang  sudah  menjadi  kewenangan  pemerintah untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan  dan  persediaan  tanah  serta pemeliharaan tanah.

Ketiga, lembaga  bank  tanah  dapat  memberikan  jaminan  ketersediaan  tanah  dengan mengupayakan  peningkatan  daya  guna  dan  hasil  guna  dalam  pemanfaatan  tanah,  dan mempertimbangkan  kondisi  fisik  tanah,  sekaligus  rasio  keseimbangan  distribusi  tanah dengan  menyelaraskan  kepentingan  individu,  masyarakat,  pemerintah  dan  swasta serta  senantiasa  memperhatikan  fungsi  social  tanahdalam  konteks  pembangunan  kota yang berkelanjutan.

Keempat, agar  kegiatan  bank  tanah  dapat  mencapai  pemanfaatan  tanah  yang  optimal  dan mampu  meningkatkan  kesejahteraan  pemilik  tanah,  caranya  adlah  melibatkan  secara aktif para pemilik tanah dalam manajemen lembaga bank tanah.

Potensi Bank Tanah di Indonesia

Bank Tanah, sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mempunyai tujuan, antara lain: Menjamin  terwujudnya  tujuan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang  perwujudannya  adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat banyak.

Selain itu, Bank Tanah bertujuan sebagai  instrument  untuk  melaksanakan  berbagai  kebijakan  pertanahan  dan  mendukung pengembangan wilayah secara efisien dan efektif; Mengendalikan  pengadaan,  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  secara  adil  dan  wajar  dalam melaksanakan pembangunan.

Jika ada kepastian hukum dan Bank Tanah ini di Indonesia dibentuk, maka pemerintahan mendatang akan mampu menyelesaikan masalah perumahan rakyat dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang menghambat dalam pemenuhan hunian layak bagi masyarakat, seperti penyediaan lahan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, yang tak kalah penting yaitu memperbaiki mental para pejabat yang diberikan tanggung jawab harus pro-rakyat.

Kodok Merah : Riwayatmu Kini

Jakarta, 17 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Indonesia dikenal memiliki banyak sumber daya keanekaragaman hayati. Dari sekian banyak, ada beberapa spesies flora dan fauna yang kurang mendapatkan perhatian, namun kondisi populasi di alamnya sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adalah Kodok merah (Leptophryne cruentata) yang merupakan spesies kodok endemik di Jawa. Status keterancaman spesies ini dikategorikan ke dalam Critically Endangered oleh IUCN sejak tahun 2004.

Nama kodok merah atau kodok darah diambil dari warna kulit kodok yang berwarna merah darah. Kodok merah termasuk hewan langka dan dilindungi karena keberadaannya sudah hampir punah. Hewan tersebut hanya dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 

Meskipun demikian warna merah darah tersebut tidak merata pada seluruh tubuhnya melainkan berupa bercak-bercak. Jenis kodok darah biasa ditemui di daerah perairan dengan arus lambat serta di aliran sungai kecil di pegunungan. Daerah yang disenangi kodok darah adalah daerah perbatasan antara dataran rendah lembab dengan hutan pegunungan.

Populasi Kodok Merah

Jenis kodok darah ada dalam jumlah banyak pada tahun 1976, tetapi pada tahun 1987 keberadaan Kodok Merah mulai menurun. Meletusnya Gunung Galungggung turut menjadi faktor penyebab penurunan jumlah kodok merah.

Penurunan populasi yang sangat berkurang secara drastis membuat IUCN Redlist memasukkan jenis kodok ini ke dalam hewan yang terancam punah dengan tingkat kritis. Keberadaan kodok merah di Indonesia belum terlalu diperhatikan, oleh karena itu informasi tentang kodok jenis tersebut masih kurang.

Penurunan populasi kodok merah diakibatkan karena faktor habitat akibat letusan gunung yang sudah tidak mendukung kehidupan kodok darah. Berkurangnya jumlah kodok darah juga disebabkan karena banyak kodok yang mati saat gunung galunggung meletus.

Kondisi Kodok Merah Memprihatinkan

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen PHKA bersama PILI-Green Network, dan Perhimpunan Herpetologi Indonesia (PHI) tengah mendorong para pihak-pihak untuk terlibat pada berbagai kegiatan konservasi Kodok merah di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui Seminar dan Lokakarya rencana konservasi kodok merah-pun dilakukan demi keberlangsungan konservasi habitat kodok merah yang status populasinya sudah dalam kategori Critically Endaniered. Berlokasi di CICO Resort, CImahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, seminar dan lokakarya rencana konservasi kodok merah diselenggarakan selama dua hari, Rabu-Kamis (1-2/10/2014).

Pelaksanaan kegiatan Semiloka Konservasi Kodok merah di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Beberapa professor dari berbagai lembaga dihadirkan dalam seminar dan lokakarya kodok merah untuk melakukan presentasi guna menyampaikan informasi mengenai kodok merah. Para peserta yang mengikuti seminar dan lokakarya nasional kodok merah hadir dari berbagai praktisi, akademisi, institusi, dan lembaga industri.

Pelukis Indonesia : Peluang dan Tantangan

Jakarta, 17 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Mitra binaan PT Pertamina EP kembali membanggakan, kali ini mitra binaan Prabumulih Field unjuk gigi dalam gelaran pameran karya seni House Of Indonesia yang digelar di Jiexpo, PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat  beberapa waktu lalu.

Acara yang menampilkan karya seni dengan media kayu ini cukup banyak menyita perhatian pengunjung khususnya dari mancanegara. Aang Sungkawa, salah satu mitra binaan PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field berhasil menyita banyak perhatian pengunjung mancanegara, karena lukisan yang dibuatnya dinilai cukup unik dengan pewarna yang berasal dari alam.

Menurutnya bahwa alam menawarkan banyak hal tinggal manusianya ingin memanfaatkan atau tidak. "Alam sudah menyediakan apa yang dibutuhkan manusia, sekarang tinggal kitanya saja yang mau menggunakannya atau tidak dengan memanfaatkan sebaik-baiknya pasti akan ada hal yang baik yang kita terima," ujarnya saat ditemui PEP Channel.

Cerita Aang tak hanya sampai disitu, lukisan yang dipamerkannya diborong oleh pengunjung dari Uni Emirat Arab dan Belgia yang memborong seluruh lukisan yang dibawanya. Aang menjelaskan bahwa kondisi usahanya saat ini kini tak lepas dari peran PT Pertamina EP, karena apa yang dikerjakannya hingga saat ini dirasa mampu mengubah pandangan masyarakat akan keberadaan perusahaan minyak tersebut.

Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dijual untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi potensi adalah lukisan buatan tangan anak-anak negeri. Banyak sekali pelukis berbakat di Indonesia, Aang Sungkawa adalah salah satu nya. Namun yang perlu menjadi catatan, bagi pelukis di pasar seni rupa seperti di Bali misalnya, memiliki kesempatan yang baik dan juga angka menjanjikan.

Namun di sebagian besar pelukis seperti di Jakarta, Jogya, dan Bandung tidak mengalami booming. Ke depan, perlu pemompa semangat seperti adanya ajang lomba-lomba yang dapat gairahkan pelukis-pelukis Indonesia.

Semarak kreativitas dan inovasi yang sehat dari suatu bangsa akan menentukan nasib bangsa itu di kemudian hari. Untuk menciptakan iklim tersebut kebebasan berekspresi seorang seniman hendaknya tidak terpasung oleh apa pun, bahkan oleh tekanan pasar sekali pun.

Menumbuhkembangkan Socioecopreneur di Indonesia

Jakarta, 15 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Socioecopreneurship merupakan para wirausaha yang peduli masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, penumbuhan dan pemberdayaan socioecopreneurship ini pada masyarakat lokal, bukan sesuatu yang mudah. Hal ini karena dari berbagai program yang pernah dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, tingkat kegagalannya tergolong tinggi. Penting sebelum membuat program yang berkaitan dengan socioecopreneurship, sebaiknya dilakukan studi awal yang baik.

Layaknya wirausaha pada umumnya, terdapat beberapa kendala yang dialami socioecopreneurship ini, yaitu antara lain : 1) manajemen dan kelembagaan usaha, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan.

Oleh karena itu, perusahaan ataupun lembaga keuangan yang ingin bersinergi memberdayakan calon-calon socioecopreneur dikalangan masyarakat lokal perlu memberikan perkuatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan usaha socioecopreneur / calon socioecopreneur, perkuatan permodalan, pembinaan, dalam penggunaan bahan baku dan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam sistem produksi, pemberian informasi termasuk mendekatkan mereka pada sisi sosial dan lingkungan, perluasan pasar serta pengembangan kemitraan untuk memperbesar skala usaha mereka.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektoral antara pemerintah, perusahaan dan para socioecopreneur ini menjadi syarat mutlak dalam pegembangan dan penumbuhan socioecopreneur. Perusahaan maupun lembaga keuangan yang telah berkomitmen untuk membantu program pemerintah dalam mendorong penumbuhan wirausaha baru dalam hal ini socioecopreneur diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Lain itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga diharapkan bisa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memihak bidang usaha ini. Sedangkan Socioecopreneur, ditekankan harus mampu melakukan inovasi karena inovasi adalah alat spesifik dari wirausaha.

Optimalisasi Humas dalam menghadapi AEC 2015

Jakarta, 14 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Indonesia dan negara ASEAN lainnya, akan menghadapi momen penting yakni ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Disinilah Indonesia akan menghadapi arus keluar dan masuk di kawasan Asia Tenggara, baik berupa barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang memberi manfaat kepada bangsa Indonesia.

Tujuan komunitas ASEAN yang utama ialah meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara melalui tiga pilar, yakni politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk itu, mengubah pola pikir (mindset) dari inward looking menjadi outward looking-pun sangat diperlukan dalam menghadapinya.

Kesuksesan komunitas ASEAN tidak semata terjalinnya komunikasi antarpejabat ataupun diplomat, melainkan juga seluruh komponen dari kalangan bisnis, swasta, media massa, lembaga nonpemerintah, serta tentunya profesi kehumasan atau profesi komunikasi lainnya. Untuk itu, persiapan matang dari sisi pemerintah perlu dilakukan, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi profesi kehumasan.

Peranan humas pemerintah menuju komunitas ASEAN 2015 sangat besar. Salah satu di antaranya ialah kemampuan dalam menyinergikan informasi publik melalui efektivitas diseminasi informasi yaitu mengisi ruang publik dengan informasi mengenai komunitas ASEAN melalui jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mendukung komunitas ASEAN 2015.

Dalam bidang energi misalnya, praktisi Humas dapat membahas dan merumuskan kerja sama untuk menyosialisasikan dan mengedukasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penyediaan energi, diversifikasi energi, dan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi.

Komunikasi Pemasaran Terpadu UKM di Indonesia

Jakarta, 13 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Sebagai suatu usaha yang berperan penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, selama ini para pengusaha perusahaan berskala kecil dan menengah, atau lebih dikenal pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah), belum secara maksimal mempromosikan produknya, baik itu melalui media koran, majalah maupun pameran-pameran yang diadakan baik oleh pemerintah, BUMN maupun pihak swasta.

Dengan jumlah tenaga kerja, pangsa pasar, serta produksi yang tergolong minim terlihat bahwa UKM memiliki keterbatasan dari berbagai aspek khususnya dana. Akan tetapi UKM tetap berusaha untuk bertahan dan tetap berproduksi.

Karena terkendala dana yang minim, kemampuan untuk mempromosikan produknya juga sangat minim. Oleh sebab itu UKM membutuhkan upaya komunikasi pemasaran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan dana, seperti membuat iklan yang ditempelkan pada pohon dan tiang listrik.

Namun demikian ada beberapa produk perusahaan berskala kecil dengan target pasar tidak hanya lokal maupun regional melainkan nasional, sehingga mengharuskan perusahaan tersebut untuk melakukan komunikasi pemasaran yang efektif dengan budget yang minimum.

Keterbatasan dana dalam komunikasi pemasaran menyebabkan usaha-usaha dari kalangan UKM sering kali mengalami hambatan dalam menjangkau konsumen yang lebih luas, seperti halnya yang mampu dilakukan oleh perusahaan berskala besar. Perusahaan berskala kecil menggunakan upaya komunikasi pemasaran yang masih sederhana melalui komunikasi pemasaran ‘getok tular.’

Komunikasi pemasaran word of mouth terasa mendominasi dalam UKM karena merupakan suatu komunikasi pemasaran yang tidak mempergunakan biaya besar seperti halnya iklan. Hal tersebut dikarenakan komunikasi pemasaran tergantung pada penyebaran informasi dari seseorang kepada yang lain. Dalam hal ini, cerita positif antara seorang konsumen ke calon konsumen lainnya menjadi kekuatan bagi komunikasi word of mouth yang secara dominan dipergunakan oleh UKM tersebut.

Terlepas dari keterbatasan UKM dalam melakukan komunikasi pemasaran, sehingga word of mouth tampak mendominasi dalam komunikasi pemasaran UKM tersebut, UKM kerap kali melakukan upaya komunikasi lainnya. Upaya komunikasi pemasaran tersebut tentu dengan mempertimbangkan dana yang mereka miliki.

Banyak usaha kecil teridentifikasi mempergunakan iklan sebagai bentuk komunikasi pemasaran seperti halnya perusahaan besar. Tidak sedikit perusahaan berskala kecil, seperti halnya penjual ban bekas, rental mobil, dan biro jasa pembuatan izin usaha berhasil melakukan komunikasi pemasaran dengan memasang iklan baris di media cetak yang tepat.

Di samping itu, usaha kecil kerap kali memasang iklan yang ditempel pada pohon di jalanan, seperti iklan sedot WC, servis elektronik, pemasangan antena TV, “guru datang ke rumah”, badut pesta, dan sebagainya. Tidak hanya itu, penggunaan sales promotion dengan memberikan harga diskon pada hari-hari tertentu, seperti halnya hari raya ataupun tahun baru, sekarang bukan hanya dilakukan perusahaan berskala besar, seperti halnya supermarket. Lembaga kursus kecil, mini market, usaha sedot WC, servis AC, atau usaha skala rumah tangga lain pun sudah terbiasa melakukan penjualan harga diskon.

Selain iklan dan sales promotion tersebut, kadang kala usaha kecil dapat melakukan komunikasi pemasaran dengan publikasi melalui radio. Biasanya radio bisnis lokal memiliki acara yang menyangkut usaha kecil. Publikasi melalui radio tersebut dapat berfungsi sebagai komunikasi pemasaran usaha kecil.

Berbagai bentuk komunikasi pemasaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan dana yang dimiliki. Sehingga, bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan UKM ini terbilang sederhana atau masih terbatas oleh kendala ketersediaan dana.

Pada perkembangannya, kendala yang dialami oleh UKM dalam upaya komunikasi pemasaran dapat terjawab, yaitu dengan kehadiran teknologi informasi melalui media internet sebagai upaya menjangkau konsumen. Hal tersebut ditandai oleh bermunculannya website-website bagi UKM yang diselenggarakan oleh organisasi UKM ataupun lembaga yang terkait dengan UKM guna melakukan komunikasi pemasaran terhadap produk ataupun jasa yang dimiliki. Website-website tersebut antara lain seperti www.smecda.com dan www.sme-center.com. Namun tidak sedikit pula terdapat UKM yang memiliki website sendiri dalam menjalankan usahanya.

Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan, Apa Saja?

Jakarta, 12 Oktober 2014 (Ujang Rusdianto) - Pembangunan perempuan diharapkan merupakan suatu upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai hubungan jender laki-perempuan yang lebih selaras. Dalam hal ini, sebenarnya pembangunan mempunyai makna sebagai pemberdayaan. Kata pemberdayaan sendiri tentunya harus memberdayakan kaum perempuan, memberdayakan bukan memperdayai. Lebih jauh, ada lima tingkat pemerataan di dalam kerangka pemberdayaan perempuan. Apa saja? 

 

Yang pertama adalah pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya aset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya.

Kedua, pemerataan akses, yaitu meningkatkan kemampuan mereka masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan  kaum laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan penyadaran.

Ketiga, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan mereka itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari jender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat yang berikutnya adalah peningkatan atau pemerataan partisipasi aktif.

Keempat, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai  sasaran atau objek dari pembangunan, tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya.

Kelima, pemerataan penguasaan, di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya akan memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan, maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat.

Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan. Ini dibuktikan pada AKI (Angka Kematian Ibu) Indonesia yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Tingginya angka kematian ibu ini bukan disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan atau oleh kurangnya kesadaran mereka tentang perlunya memeriksakan diri dan sebagainya, tetapi oleh masalah kontrol atau masalah pengambilan keputusan.